PERISTIWA SEKITAR PROKLAMASI DAN PEMBENTUKAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

PERISTIWA SEKITAR PROKLAMASI DAN PEMBENTUKAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Tahukah kalian, bahwa Indonesia termasuk sekelompok kecil bangsa yang memperoleh kemerdekaan bukan sebagai pemberian penjajah, atau sebagai hasil suatu proses damai belaka? Kemerdekaan yang kita miliki sekarang diraih melalui suatu perjuangan panjang dan berat, dengan titik puncaknya dikumandangkan Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Apakah tanggal 17 Agustus 1945 merupakan akhir dari perjuangan meraih kemerdekaan? Bagaimana kronologi perjuangan bangsa kita meraih kemerdekaan? Untuk jelasnya ikutilah pembahasan berikut!

 A. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

 1. Peristiwa Rengasdengklok

Kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik semakin jelas dengan dijatuhkannya bom atom oleh Sekutu di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Akibat peristiwa tersebut, kekuatan Jepang makin lemah. Kepastian berita kekalahan Jepang terjawab ketika tanggal 15 Agustus 1945 dini hari, Sekutu mengumumkan bahwa Jepang sudah menyerah tanpa syarat dan perang telah berakhir. Berita tersebut diterima melalui siaran radio di Jakarta oleh para pemuda yang termasuk orang-orang Menteng Raya 31 seperti Chaerul Saleh, Abubakar Lubis, Wikana, dan lainnya. Penyerahan Jepang kepada Sekutu menghadapkan para pemimpin Indonesia pada masalah yang cukup berat. Indonesia mengalami kekosongan kekuasaan (vacuum of power). Jepang masih tetap berkuasa atas Indonesia meskipun telah menyerah, sementara pasukan Sekutu yang akan menggantikan mereka belum datang. Gunseikan telah mendapat perintah-perintah khusus agar mempertahankan status quo sampai kedatangan pasukan Sekutu. Adanya kekosongan kekuasaan menyebabkan munculnya konflik antara golongan muda dan golongan tua mengenai masalah kemerdekaan Indonesia. Golongan muda menginginkan agar proklamasi kemerdekaan segera dikumandangkan. Mereka itu antara lain Sukarni, B.M Diah, Yusuf Kunto, Wikana, Sayuti Melik, Adam Malik, dan Chaerul Saleh. Sedangkan golongan tua menginginkan proklamasi kemerdekaan harus dirapatkan dulu dengan anggota PPKI. Mereka adalah Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Mr. Ahmad Subardjo, Mr. Moh. Yamin, Dr. Buntaran, Dr. Syamsi dan Mr. Iwa Kusumasumantri. Golongan muda kemudian mengadakan rapat di salah satu ruangan Lembaga Bakteriologi di Pegangsaan Timur, Jakarta pada tanggal 15 Agustus 1945 pukul 20.00 WIB. Rapat tersebut dipimpin oleh Chaerul Saleh yang menghasilkan keputusan tuntutan-tuntutan golongan muda yang menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hal dan soal rakyat Indonesia sendiri, tidak dapat digantungkan kepada bangsa lain. Segala ikatan, hubungan dan janji kemerdekaan harus diputus, dan sebaliknya perlu mengadakan perundingan dengan Ir. Soekarno dan Mohammad Hatta agar kelompok pemuda diikutsertakan dalam menyatakan proklamasi.

Langkah selanjutnya malam itu juga sekitar jam 22.00 WIB Wikana dan Darwis mewakili kelompok muda mendesak Soekarno agar bersedia melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia secepatnya lepas dari Jepang. Ternyata usaha tersebut gagal. Soekarno tetap tidak mau memproklamasikan kemerdekaan. Kuatnya pendirian Ir. Soekarno untuk tidak memproklamasikan kemerdekaan sebelum rapat PPKI menyebabkan golongan muda berpikir bahwa golongan tua mendapat pengaruh dari Jepang. Selanjutnya golongan muda mengadakan rapat di Jalan Cikini 71 Jakarta pada pukul 24.00 WIB menjelang tanggal 16 Agustus 1945. Mereka membawa Soekarno dan Hatta ke Rengasdengklok. Rapat tersebut menghasilkan keputusan bahwa Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta harus diamankan dari pengaruh Jepang. Tujuan para pemuda mengamankan Soekarno Hatta ke Rengasdengklok antara lain:

 a. agar kedua tokoh tersebut tidak terpengaruh Jepang, dan

 b. mendesak keduanya supaya segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia terlepas dari segala ikatan dengan Jepang.

 Pada tanggal 16 Agustus 1945 pagi, Soekarno dan Hatta tidak dapat ditemukan di Jakarta. Mereka telah dibawa oleh para pemimpin pemuda, di antaranya Sukarni, Yusuf Kunto, dan Syudanco Singgih, pada malam harinya ke garnisun PETA (Pembela Tanah Air) di Rengasdengklok, sebuah kota kecil yang terletak sebelah Utara Karawang. Pemilihan Rengasdengklok sebagai tempat pengamanan Soekarno Hatta, didasarkan pada perhitungan militer. Antara anggota PETA Daidan Purwakarta dan Daidan Jakarta terdapat hubungan erat sejak keduanya melakukan latihan bersama. Secara geografis, Rengasdengklok letaknya terpencil, sehingga dapat dilakukan deteksi dengan mudah setiap gerakan tentara Jepang yang menuju Rengasdengklok, baik dari arah Jakarta, Bandung, atau Jawa Tengah. Mr. Ahmad Subardjo, seorang tokoh golongan tua merasa prihatin atas kondisi bangsanya dan terpanggil untuk mengusahakan agar proklamasi kemerdekaan dapat dilaksanakan secepat mungkin. Untuk tercapainya maksud tersebut, Soekarno Hatta harus segera dibawa

ke Jakarta.

 Akhirnya Ahmad Subardjo, Sudiro, dan Yusuf Kunto segera menuju Rengasdengklok. Rombongan tersebut tiba di Rengasdengklok pukul 17.30 WIB. Peranan Ahmad Subardjo sangat penting dalam peristiwa kembalinya Soekarno Hatta ke Jakarta, sebab mampu meyakinkan para pemuda bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan keesokan harinya paling lambat pukul 12.00 WIB, nyawanya sebagai jaminan. Akhirnya Subeno sebagai komandan kompi Peta setempat bersedia melepaskan Soekarno Hatta ke Jakarta.

 2 . Perumusan Naskah Proklamasi

Sekitar pukul 21.00 WIB Soekarno Hatta sudah sampai di Jakarta dan langsung menuju ke rumah Laksamana Muda Maeda, Jalan Imam Bonjol No. 1 Jakarta untuk menyusun teks proklamasi. Dalam kondisi demikian, peran Laksamana Maeda cukup penting. Pada saat-saat yang genting, Maeda menunjukkan kebesaran moralnya, bahwa kemerdekaan merupakan aspirasi alamiah dan hak dari setiap bangsa, termasuk bangsa Indonesia. Berikut ini tokoh-tokoh yang terlibat secara langsung dalam perumusan teks proklamasi. Lihat tabel 11.1.

Tabel 11.1 Tokoh yang Berperan dalam Penyusunan Teks Proklamasi

 3 . Pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan

Setelah rumusan teks proklamasi selesai dirumuskan muncul permasalahan, siapa yang akan menandatangani teks proklamasi? Soekarno mengusulkan agar semua yang hadir dalam rapat tersebut menandatangani naskah proklamasi sebagai” Wakilwakil Bangsa Indonesia”. Usulan Soekarno tidak disetujui para pemuda sebab sebagian besar yang hadir adalah anggota PPKI, dan PPKI dianggap sebagai badan bentukan Jepang. Kemudian Sukarni menyarankan agar Soekarno Hatta yang menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia. Saran dan usulan Sukarni diterima.

 Langkah selanjutnya, Soekarno minta kepada Sayuti Melik untuk mengetik konsep teks proklamasi dengan beberapa perubahan, kemudian ditandatangani oleh Soekarno Hatta. Perubahan-perubahan tersebut meliputi:

 a. kata “ tempoh” diubah menjadi tempo,

 b. wakil-wakil bangsa Indonesia diubah menjadi “Atas nama bangsa Indonesia”, dan

 c. tulisan “Djakarta, 17-8-’05“ diubah menjadi Djakarta, hari 17 boelan 8 tahun ‘05.

Naskah hasil ketikan Sayuti Melik merupakan naskah proklamasi yang autentik. Malam itu juga diputuskan bahwa naskah proklamasi akan dibacakan pukul 10.00 pagi di Lapangan Ikada, Gambir. Tetapi karena ada kemungkinan timbul bentrokan dengan pasukan Jepang yang terus berpatroli, akhirnya diubah di kediaman Soekarno, Jl. Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta. Sejak pagi hari tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman Ir. Soekarno Jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta telah diadakan berbagai persiapan untuk menyambut Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Kurang lebih pukul 09.55 WIB, Drs. Mohammad Hatta telah datang dan langsung menemui Ir. Soekarno. Sebelum proklamasi kemerdekaan dibacakan, pukul 10.00 WIB Soekarno menyampaikan pidatonya, yang berbunyi:

Demikianlah teks proklamasi kemerdekaan telah dibacakan oleh Ir. Soekarno. Susunan acara yang direncanakan dalam pembacaan teks proklamasi kemerdekaan yaitu:

 a. pembacaan proklamasi oleh Ir. Soekarno,

 b. pengibaran bendera Merah Putih oleh Suhud dan Latief Hendraningrat, dan

 c. sambutan Walikota Suwirjo dan dr. Muwardi.

 Setelah dibacakan teks proklamasi, maka telah lahir Republik Indonesia. Suatu peristiwa yang bersejarah bagi bangsa Indonesia telah terjadi. Peristiwa yang sangat lama dinantikan oleh segenap lapisan masyarakat, tetapi membutuhkan pengorbanan yang tidak ternilai harganya. Untuk mengenang jasajasa Ir. Soekarno dan Drs. Moh Hatta dalam peristiwa proklamasi, maka keduanya diberi gelar Pahlawan Proklamasi (Proklamator). Selain itu Jalan Pegangsaan Timur diubah namanya menjadi Jalan Proklamasi, dan dibangun Monumen Proklamasi.

 4 . Makna dan Arti Penting Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Setelah berabad-abad bangsa Indonesia memperjuangkan kemerdekaan dan dilandasi oleh semangat kebangsaan, dan telah mengorbankan nyawa maupun harta yang tidak terhitung jumlahnya, maka peristiwa Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 merupakan titik puncak perjuangan tersebut. Proklamasi kemerdekaan merupakan peristiwa yang sangat penting dan memiliki makna yang sangat mendalam bagi bangsa Indonesia.

 Berikut ini makna dan arti penting proklamasi kemerdekaan Indonesia

 1) Apabila dilihat dari sudut hukum, proklamasi merupakan pernyataan yang berisi keputusan bangsa Indonesia untuk menetapkan tatanan hukum nasional (Indonesia) dan menghapuskan tatanan hukum kolonial.

 2) Apabila dilihat dari sudut politik ideologis, proklamasi merupakan pernyataan bangsa Indonesia yang lepas dari penjajahan dan membentuk Negara Republik Indonesia yang bebas, merdeka, dan berdaulat penuh.

 3) Proklamasi merupakan puncak perjuangan rakyat Indonesia dalam mencapai kemerdekaan.

 4) Proklamasi menjadi alat hukum internasional untuk menyatakan kepada rakyat dan seluruh dunia, bahwa bangsa Indonesia mengambil nasib ke dalam tangannya sendiri untuk menggenggam seluruh hak kemerdekaan.

 5) Proklamasi merupakan mercusuar yang menunjukkan jalannya sejarah, pemberi inspirasi, dan motivasi dalam perjalanan bangsa Indonesia di semua lapangan di setiap keadaan.

 Dengan proklamasi kemerdekaan tersebut, maka bangsa Indonesia telah lahir sebagai bangsa dan negara yang merdeka, baik secara de facto maupun secara de jure.

 B. Penyebaran Berita Proklamasi dan Sikap Rakyat di Berbagai Daerah

Wilayah Indonesia sangatlah luas. Komunikasi dan transportasi sekitar tahun 1945 masih sangat terbatas. Di samping itu, hambatan dan larangan untuk menyebarkan berita proklamasi oleh pasukan Jepang di Indonesia, merupakan sejumlah faktor yang menyebabkan berita proklamasi mengalami keterlambatan di sejumlah daerah, terutama di luar Jawa. Namun dengan penuh tekad dan semangat berjuang, pada akhirnya peristiwa proklamasi diketahui oleh segenap rakyat Indonesia. Lebih jelasnya ikuti pembahasan di bawah ini. Penyebaran proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 di daerah Jakarta dapat dilakukan secara cepat dan segera menyebar secara luas. Pada hari itu juga, teks proklamasi telah sampai di tangan Kepala Bagian Radio dari Kantor Domei, Waidan B. Palenewen. Ia menerima teks proklamasi dari seorang wartawan Domei yang bernama Syahruddin. Kemudian ia memerintahkan F. Wuz (seorang markonis), supaya berita proklamasi disiarkan tiga kali berturut-turut. Baru dua kali F. Wuz melaksanakan tugasnya, masuklah orang Jepang ke ruangan radio sambil marah-marah, sebab mengetahui berita proklamasi telah tersiar ke luar melalui udara.

 Meskipun orang Jepang tersebut memerintahkan penghentian siaran berita proklamasi, tetapi Waidan Palenewen tetap meminta F. Wuz untuk terus menyiarkan. Berita proklamasi kemerdekaan diulangi setiap setengah jam sampai pukul 16.00 saat siaran berhenti. Akibat dari penyiaran tersebut, pimpinan tentara Jepang di Jawa memerintahkan untuk meralat berita dan menyatakan sebagai kekeliruan. Pada tanggal 20 Agustus 1945 pemancar tersebut disegel oleh Jepang dan para pegawainya dilarang masuk. Sekalipun pemancar pada kantor Domei disegel, para pemuda bersama Jusuf Ronodipuro (seorang  pembaca berita di Radio Domei) ternyata membuat pemancar baru dengan bantuan teknisi radio, di antaranya Sukarman, Sutamto, Susilahardja, dan  Suhandar. Mereka mendirikan pemancar baru di Menteng 31, dengan kode panggilan DJK 1. Dari sinilah selanjutnya berita proklamasi kemerdekaan disiarkan.

 Usaha dan perjuangan para pemuda dalam penyebarluasan berita proklamasi juga dilakukan melalui media pers dan surat selebaran. Hampir seluruh harian di Jawa dalam penerbitannya tanggal 20 Agustus 1945 memuat berita proklamasi kemerdekaan dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Harian Suara Asia di Surabaya merupakan koran pertama yang memuat berita proklamasi. Beberapa tokoh pemuda yang berjuang melalui media pers antara lain B.M. Diah, Sayuti Melik, dan Sumanang. Proklamasi kemerdekaan juga disebarluaskan kepada rakyat Indonesia melalui pemasangan plakat, poster, maupun coretan pada dinding tembok dan gerbong kereta api, misalnya dengan slogan ”Respect our Constitution, August 17!” Hormatilah Konstitusi kami tanggal 17 Agustus! Melalui berbagai cara dan media tersebut, akhirnya berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dapat tersebar luas di wilayah Indonesia dan di luar negeri. Di samping melalui media massa, berita proklamasi juga disebarkan secara langsung oleh para utusan daerah yang menghadiri sidang PPKI. Berikut ini para utusan PPKI yang ikut menyebarkan berita proklamasi.

 1. Teuku Mohammad Hassan dari Aceh.

 2. Sam Ratulangi dari Sulawesi.

 3. Ktut Pudja dari Sunda Kecil (Bali).

 4. A. A. Hamidan dari Kalimantan.

 C. Terbentukna Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia serta Kelengkapannya

Negara RI yang dilahirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 pada kenyataannya belum sempurna sebagai suatu negara. Oleh karena itu langkah yang diambil oleh para pemimpin negara melalui PPKI adalah menyusun konstitusi negara dan membentuk alat kelengkapan negara. Untuk itu PPKI mengadakan sidang sebanyak tiga kali yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, 19 Agustus 1945, dan 22 Agustus 1945. Sebelum rapat dimulai, muncul permasalahan yang disampaikan oleh wakil dari luar Jawa, di antaranya Mr. Latuharhary (Maluku), Dr. Sam Ratulangi (Sulawesi), Mr. Tadjudin Noor dan Ir. Pangeran Noor (Kalimantan), dan Mr. I Ktut Pudja (Nusa Tenggara) yang menyampaikan keresahan penduduk non-Islam mengenai kalimat dalam Piagam Jakarta yang nantinya akan dijadikan rancangan pembukaan dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kalimat yang dimaksud adalah “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi para pemeluknya”, serta “syarat seorang kepala negara  haruslah seorang muslim”. Untuk mengatasi masalah tersebut Drs. Mohammad Hatta beserta Ki Bagus Hadikusumo, Wachid Hasyim,  Mr. Kasman Singadimedjo, dan Mr. Teuku Mohammad Hassan membicarakannya secara khusus. Akhirnya dengan mempertimbangkan kepentingan yang lebih luas dan menegakkan Negara Republik Indonesia yang baru saja didirikan, rumusan kalimat yang  dirasakan memberatkan oleh kelompok non-Islam dihapus sehingga menjadi berbunyi “ Ketuhanan Yang Maha Esa” dan syarat seorang kepala negara adalah orang Indonesia asli. Untuk memahami hasil sidang secara lengkap, maka perhatikan tabel 11.2 berikut.

Tabel 11.2 Hasil-Hasil Sidang PPKI Secara Lengkap

 1 . Pembentukan Komite Nasional

Sebagai tindak lanjut dari sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945 maka dibentuklah Komite Nasional Indonesia (KNI). Komite Nasional Indonesia adalah badan yang akan berfungsi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebelum diselenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu). KNIP diketuai oleh Mr. Kasman Singodimejo. Anggota KNIP dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945. Tugas pertama KNIP adalah membantu tugas kepresidenan. Namun, kemudian diperluas tidak hanya sebagai penasihat presiden, tetapi juga mempunyai kewenangan legislatif. Wewenang KNIP sebagai DPR ditetapkan dalam rapat KNIP tanggal 16 Oktober 1945. Dalam rapat tersebut, wakil presiden Drs. Moh. Hatta mengeluarkan Maklumat Pemerintah RI No. X yang isinya meliputi hal-hal berikut.

 a. KNIP sebelum DPR/MPR terbentuk diserahi kekuasaan legislatif untuk membuat undang-undang dan ikut menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

 b. Berhubung gentingnya keadaan, maka pekerjaan sehari-hari KNIP dijalankan oleh sebuah Badan Pekerja KNIP yang diketuai oleh Sutan Syahrir. Komite Nasional Indonesia disusun dari tingkat pusat sampai daerah. Pada tingkat pusat disebut Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan pada tingkat daerah yang disusun sampai tingkat kawedanan disebut Komite Nasional Indonesia.

 2 . Pembentukan Partai Nasional Indonesia

Pada tanggal 22 Agustus 1945 PPKI bersidang untuk yang ketiga kalinya dan menghasilkan keputusan antara lain pembentukan Partai Nasional Indonesia, yang pada waktu itu dimaksudkan sebagai satu-satunya partai politik di Indonesia (partai tunggal). Dalam perkembangannya muncul Maklumat tanggal 31 Agustus 1945 yang memutuskan bahwa gerakan dan persiapan Partai Nasional Indonesia ditunda dan segala kegiatan dicurahkan ke dalam Komite Nasional. Sejak saat itu, gagasan satu partai tidak pernah dihidupkan lagi. Demi kelangsungan kehidupan demokrasi, maka KNIP mengajukan usul kepada pemerintah agar rakyat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mendirikan partai politik. Sebagai tanggapan atas usul tersebut, maka pada tanggal 3 November 1945 pemerintah mengeluarkan maklumat pemerintah yang pada intinya berisi memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mendirikan partai politik. Maklumat itu kemudian dikenal dengan Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945. Partai politik yang muncul setelah Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 dikeluarkan antara lain Masyumi, Partai Komunis Indonesia, Partai Buruh Indonesia, Parkindo, Partai Rakyat Jelata, Partai Sosialis Indonesia, Partai Rakyat Sosialis, Partai Katolik, Permai, dan PNI.

 3 . Pembentukan Badan Keamanan Rakyat

Badan Keamanan Rakyat (BKR) ditetapkan sebagai bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP), yang merupakan induk organisasi yang ditujukan untuk memelihara keselamatan masyarakat. BKR tugasnya sebagai penjaga keamanan umum di daerah-daerah di bawah koordinasi KNI Daerah. Para pemuda bekas anggota Peta, KNIL, dan Heiho segera membentuk BKR di daerah sebagai wadah perjuangannya. Khusus di Jakarta dibentuk BKR Pusat untuk mengoordinasi dan mengendalikan BKR di bawah pimpinan Kaprawi. Sementara BKR Jawa Timur dipimpin Drg. Moestopo, BKR Jawa Tengah dipimpin Soedirman, dan BKR Jawa Barat dipimpin Arudji Kartawinata. Pemerintah belum membentuk tentara yang bersifat nasional karena pertimbangan politik, mengingat pembentukan tentara yang bersifat nasional akan mengundang sikap permusuhan dari Sekutu dan Jepang. Menurut perhitungan, kekuatan nasional belum mampu menghadapi gabungan Sekutu dan Jepang. Sementara itu para pemuda yang kurang setuju pembentukan BKR dan menghendaki pembentukan tentara nasional, membentuk badan-badan perjuangan atau laskar bersenjata. Badan perjuangan tersebut misalnya Angkatan Pemuda Indonesia (API), Pemuda Republik Indonesia (PRI), Barisan Pemuda Indonesia (BPI), dan lainnya. Selain itu para pemuda yang dipelopori oleh Adam Malik membentuk Komite van Actie.

 Pada tanggal 5 Oktober 1945 dikeluarkan Maklumat Pemerintah yang menyatakan berdirinya Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Sebagai pimpinan TKR ditunjuk Supriyadi. Berdasarkan maklumat pemerintah tersebut, maka segera dibentuk Markas Tertinggi TKR oleh Oerip Soemohardjo yang berkedudukan di Yogyakarta. Di Pulau Jawa terbentuk 10 Divisi dan di Sumatra 6 Divisi. Berkembangnya kekuatan pertahanan dan keamanan yang begitu cepat memerlukan satu pimpinan yang kuat dan berwibawa untuk mengatasi segala persoalan akibat perkembangan tersebut. Supriyadi yang ditunjuk sebagai pemimpin tertinggi TKR ternyata tidak pernah muncul. Pada bulan

November 1945 atas prakarsa dari markas tertinggi TKR diadakan pemilihan pemimpin tertinggi TKR yang baru. Yang terpilih adalah Kolonel Soedirman, Komandan Divisi V/Banyumas. Sebulan kemudian pada tanggal 18 Desember 1945, Soedirman dilantik sebagai Panglima Besar TKR dengan pangkat jenderal.

 Oerip Soemohardjo tetap menduduki jabatan lamanya sebagai Kepala Staf Umum TKR dengan pangkat Letnan Jenderal (Letjen). Terpilihnya Soedirman merupakan titik tolak perkembangan organisasi kekuatan pertahanan keamanan. Pada bulan Januari 1946, TKR berubah menjadi Tentara Rakyat Indonesia (TRI). Pada bulan Juni 1947 nama TRI berubah menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Sampai dengan pertengahan 1947, bangsa Indonesia telah berhasil menyusun, mengonsolidasikan dan sekaligus mengintegrasikan alat pertahanan dan keamanan. TNI bukanlah semata-mata alat negara atau pemerintah, melainkan alat rakyat, alat “revolusi” dan alat bangsa

 Indonesia.

 D. Dukungan Daerah terhadap Pembentukan Negara Kesatuan dan Pemerintahan Republik Indonesia

Kemerdekaan yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 ternyata mendapat sambutan yang luar biasa di berbagai daerah, baik di Jawa maupun luar Jawa. Berikut ini dukungan terhadap pembentukan Negara Republik Indonesia.

 1. Di Sulawesi Selatan, Raja Bone (Arumpone) La Mappanjuki, yang masih tetap ingat akan pertempuran-pertempuran melawan Belanda pada awal abad XX, menyatakan dukungannya terhadap Negara Kesatuan dan Pemerintahan Republik Indonesia. Mayoritas raja-raja suku Makasar dan Bugis mengikuti jejak Raja Bone mengakui kekuasaan Dr. Sam Ratulangie yang ditunjuk pemerintah sebagai Gubernur Republik di Sulawesi.

 2. Raja-raja Bali juga mengakui kekuasaan Republik.

 3. Empat raja di Jawa Tengah (Mangkunegaran, Kasunanan Surakarta, Kasultanan, dan Paku Alaman Yogyakarta) menyatakan dukungan mereka kepada Republik Indonesia pada awal September 1945.

 Dukungan yang sangat penting ditunjukkan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX dari Kasultanan Yogyakarta yang nampak dalam pernyataannya tanggal 5 September 1945. Dalam pernyataan tersebut Sri Sultan Hamengku Buwono IX menegaskan bahwa Negeri Ngayogyokarto Hadiningrat yang bersifat kerajaan sebagai Daerah Istimewa dalam Negara Republik Indonesia. Pernyataan tersebut merupakan suatu keputusan yang cukup berani dan bijak di dalam negara kerajaan yang berdaulat. Sesuai dengan konsep negara kesatuan yang dianut Indonesia, tidak akan ada negara di dalam negara. Kalau hal tersebut terjadi akan memudahkan bangsa asing mengadu domba. Dukungan terhadap negara kesatuan dan pemerintah Republik Indonesia juga datang dari rakyat dan pemuda. Berikut ini beberapa peristiwa sebagai wujud dukungan rakyat secara spontan terhadap Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

 1 . Sulawesi Selatan

 Pada tanggal 19 Agustus 1945, rombongan Dr. Sam Ratulangi, Gubernur Sulawesi, mendarat di Sapiria, Bulukumba. Setelah sampai di Ujungpandang, gubernur segera membentuk pemerintahan daerah. Mr. Andi Zainal Abidin diangkat sebagai Sekretaris Daerah. Tindakan gubernur oleh para pemuda dianggap terlalu berhatihati, kemudian para pemuda mengorganisasi diri dan merencanakan merebut gedung-gedung vital seperti studio radio dan tangsi polisi. Kelompok pemuda tersebut terdiri dari kelompok Barisan Berani Mati (Bo-ei Taishin), bekas kaigun heiho dan pelajar SMP. Pada tanggal 28 Oktober 1945 mereka bergerak menuju sasaran. Akibat peristiwa tersebut, pasukan Australia yang telah ada bergerak dan melucuti mereka. Sejak peristiwa tersebut gerakan pemuda dipindahkan dari Ujungpandang ke Polombangkeng.

 2 . Di Bali

 Para pemuda Bali telah membentuk berbagai organisasi pemuda, seperti AMI, Pemuda Republik Indonesia (PRI) pada akhir Agustus 1945. Mereka berusaha untuk menegakkan Republik Indonesia melalui perundingan tetapi mendapat hambatan dari pasukan Jepang. Pada tanggal 13 Desember 1945 mereka melakukan gerakan serentak untuk merebut kekuasaan dari tangan Jepang, meskipun gerakan ini gagal.

 3 . Gorontalo

 Pada tanggal 13 September 1945 di Gorontalo terjadi perebutan senjata terhadap markas-markas Jepang. Kedaulatan Republik Indonesia berhasil ditegakkan dan para pemimpin Republik menolak ajakan untuk berunding dengan pasukan pendudukan Australia.

 4 . Rapat Raksasa di Lapangan Ikada

Rapat Raksasa dilaksanakan di Lapangan Ikada (Ikatan Atletik Djakarta) tanggal 19 September 1945. Sekitar 200.000 orang hadir dalam pertemuan tersebut. Pada peristiwa ini, kekuatan Jepang, termasuk tank-tank, berjaga-jaga dengan mengelilingi rapat umum tersebut. Rapat Ikada dihadiri oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta serta sejumlah menteri. Untuk menghindari terjadinya pertumpahan darah, Presiden Soekarno menyampaikan pidato yang intinya berisi permintaan agar rakyat memberi kepercayaan dan dukungan kepada pemerintah RI, mematuhi perintahnya dan tunduk kepada disiplin. Setelah itu Presiden Soekarno meminta rakyat yang hadir bubar dan tenang.

 5 . Terjadinya Insiden Bendera di Hotel

 Yamat amat amato, o, Sur Suraba aba abaya Insiden ini terjadi pada tanggal 19 September 1945, ketika orang-orang Belanda bekas tawanan Jepang menduduki Hotel Yamato, dengan dibantu segerombolan pasukan Serikat. Orang-orang Belanda tersebut mengibarkan bendera mereka di puncak Hotel Yamato. Hal tersebut memancing kemarahan para pemuda. Hotel tersebut diserbu para pemuda, setelah permintaan Residen Sudirman untuk menurunkan bendera Belanda ditolak penghuni hotel. Bentrokan tidak dapat dihindarkan. Beberapa pemuda berhasil memanjat atap hotel serta menurunkan bendera Belanda yang berkibar di atasnya. Mereka merobek warna birunya dan mengibarkan kembali sebagai Merah Putih.

 6 . Di Yogyakarta

Di Yogyakarta perebutan kekuasaan secara serentak dimulai tanggal 26 September 1945. Sejak pukul 10 pagi semua pegawai instansi pemerintah dan perusahaan yang dikuasai Jepang melaksanakan aksi mogok. Mereka memaksa agar orang-orang Jepang menyerahkan aset dan kantornya kepada orang Indonesia. Tanggal 27 September 1945 Komite Nasional Indonesia Daerah Yogyakarta mengumumkan bahwa kekuasaan di daerah tersebut telah berada di tangan Pemerintah Republik Indonesia. Pada hari itu juga di Yogyakarta diterbitkan surat kabar Kedaulatan Rakyat.

 7. Sumatra Selatan

 Dukungan dan perebutan kekuasaan terjadi di Sumatra Selatan pada tanggal 8 Oktober 1945, ketika Residen Sumatra Selatan dr. A.K. Gani bersama seluruh pegawai Gunseibu dalam suatu upacara menaikkan bendera Merah Putih. Setelah upacara selesai, para pegawai kembali ke kantornya masing-masing. Pada hari itu juga diumumkan bahwa di seluruh Karesidenan Palembang hanya ada satu kekuasaan yakni kekuasaan Republik Indonesia. Perebutan kekuasaan di Palembang berlangsung tanpa insiden, sebab orang-orang Jepang telah menghindar ketika terjadi demonstrasi.

 8 . Pertempuran Lima Hari di Semarang

 Peristiwa ini terjadi di Semarang pada tanggal 15 - 20 Oktober 1945. Peristiwa itu berawal ketika 400 orang veteran AL Jepang yang akan dipekerjakan untuk mengubah pabrik gula Cepiring menjadi pabrik senjata memberontak ketika akan dipindahkan ke Semarang. Tawanan-tawanan tersebut menyerang polisi Indonesia yang mengawal mereka. Situasi bertambah hangat dengan meluasnya desas-desus bahwa cadangan air minum di desa Candi telah diracuni. Dr. Karyadi yang meneliti cadangan air minum tersebut meninggal ditembak oleh Jepang. Pertempuran mulai pecah dini hari tanggal 15 Oktober 1945 di Simpang Lima. Pertempuran berlangsung lima hari dan baru berhenti setelah pimpinan TKR berunding dengan pimpinan pasukan Jepang. Usaha perdamaian dipercepat dengan mendaratnya pasukan Sekutu di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945 yang kemudian menawan dan melucuti senjata tentara Jepang. Untuk mengenang keberanian para pemuda Semarang dalam pertempuran tersebut, maka dibangunlah Tugu Muda yang terletak di kawasan Simpang Lima, Semarang.

 9 . Di Bandung

 Pertempuran diawali dengan usaha para pemuda untuk merebut pangkalan Udara Andir dan pabrik senjata bekas ACW (Artillerie Constructie Winkel, sekarang Pindad). Usaha tersebut berlangsung sampai datangnya pasukan Sekutu di Bandung tanggal 17 Oktober 1945.

10. Kalimantan

Di beberapa kota di Kalimantan mulai timbul gerakan yang mendukung proklamasi. Akibatnya tentara Australia yang sudah mendarat atas nama Sekutu mengeluarkan ultimatum melarang semua aktivitas politik, seperti demonstrasi dan mengibarkan bendera Merah Putih, memakai lencana Merah Putih dan mengadakan rapat. Namun kaum nasionalis tidak menghiraukannya. Di Balikpapan tanggal 14 November 1945, tidak kurang 8.000 orang berkumpul di depan komplek NICA sambil membawa bendera Merah Putih.

 11. Sulawesi Utara

 Usaha menegakkan kedaulatan di Sulawesi Utara tidak padam, meskipun tentara NICA telah menguasai wilayah tersebut. Pada tanggal 14 Februari 1946, para pemuda Indonesia anggota KNIL tergabung dalam Pasukan Pemuda Indonesia (PPI) mengadakan gerakan di Tangsi Putih dan Tangsi Hitam di Teling, Manado. Mereka membebaskan tawanan yang mendukung Republik Indonesia antara lain Taulu, Wuisan, Sumanti, G.A. Maengkom, Kusno Dhanupojo, dan G.E. Duhan. Di sisi lain mereka juga menahan Komandan Garnisun Manado dan semua pasukan Belanda di Teling dan penjara Manado. Dengan diawali peristiwa tersebut para pemuda menguasai markas Belanda di Tomohon dan Tondano. Berita tentang perebutan kekuasaan tersebut dikirim ke pemerintah pusat yang saat itu di Yogyakarta dan mengeluarkan Maklumat No. 1 yang ditandatangani oleh Ch.Ch. Taulu. Pemerintah sipil dibentuk tanggal 16 Februari 1946 dan sebagai residen dipilih B.W. Lapian.

PERJUANGAN BANGSA INDONESIA SEJAK PROKLAMASI HINGGA LAHIRNYA ORDE BARU

 A.  PERISTIWA SEKITAR PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945 DAN PEMBENTUKAN PEMERINTAH INDONESIA

1.   Upaya mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dari pembentukan BPUPKI hingga PPKI

A.    Upaya mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dari pembentukan BPUPKI hingga PPKI

a.       Latar Belakang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Menjelang berakhirnya Perang Dunia II ( 1939-1945 ) pasukan gabungan Sekutu yaitu Front ABCD ( Amerika Serikat, British / Inggris, China dan Dutch / Belanda ) berhasil mengalahkan pasukan tentara Jepang dalam pertempuran di laut Karang pada tanggal 7 Mei 1945. Setelah itu, pasukan Amerika Serikat kemudian melakukan penyerbuan terhadap pusat-pusat industri, pemerintahan dan militer di Jepang. Sehingga akhirnya pada tanggal 6 Agustus 1945 Amerika Serikat menjatuhkan bom atom dikota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 Amerika Serikat menjatuhkan bom atom dikota Nagasaki.

Setelah kedudukan Jepang bertambah sulit baik dalam Perang Dunia II maupun Perang Asia Timur Raya, maka Perdana Menteri Jepang Kaiso pada tanggal 7 September 1944 mengeluarkan janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia kelak dikemudian hari. Hal ini perlu dilakukan oleh Jepang agar rakyat Indonesia tidak melakukan perlawanan militer serta aksi-aksi perebutan kekuasaan.

Dengan adanya janji Kaiso tersebut maka arah perjuangan bangsa Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan makin nyata dan jelas. Hal ini terbukti, ketika pemerintah Jepang memberi kesempatan kepada para tokoh-tokoh pergerakan nasional untuk duduk dalam badan-badan yang dibentuk oleh pemerintah Jepang seperti Chuo-Sangi-in (Dewan Pertimbangan Pusat) pada tanggal 5 September 1943. Oleh karena itu para tokoh-tokoh pergerakan nasional memanfaatkan badan-badan pemerintah Jepang untuk kepentingan perjuangan.

b.      Terbentuknya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia

Sebagai tindak lanjut dari Janji Kaiso, maka pada tanggal 1 Maret 1945 Letnan Jendral Kumakici Harada selaku Panglima Tentara Jepang mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia disingkat BPUPKI atau disebut Dokuritsu Junbi Cosakai. Kemudian pada tanggal 29 April 1945 pemerintah Jepang membentuk BPUPKI dengan jumlah anggota 62 orang Indonesia dan tujuh orang Jepang. Secara resmi pemerintah Jepang melantik dan meresmikan BPUPKI beserta anggotanya pada tanggal 29 Mei 1945. Adapun ketua BPUPKI pada mulanya akan ditunjuk Ir Soekarno, tetapi ditolak, karena tidak memiliki kebebasan berpendapat. Maka pemerintah Jepang akhirnya menunjuk dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat, sedangkan wakilnya antara lain Icibangase dan R.P. Suroso, sekretarisnya adalah A.G. Pringgodigdo.

Dengan demikian sejak saat itu BPUPKI sudah dapat melaksanakan tugasnya yaitu menyusun rumusan dasar negara dan rancangan undang-undang dasar. Karena Dasar Negara dan Undang-Undang Dasar merupakan bagian dari syarat  terbentuknya negara yaitu pemerintah yang berdaulat.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, maka BPUPKI mengadakan sidang yang berlangsung sampai dua tahap, sebagai berikut :

1.      Sidang Pertama ( 29 Mei sampai 1 Juni 1945 )

Dalam sidang pertama BPUPKI membahas dasar dan falsafah negara Indonesia merdeka. Oleh karena itu ada tiga orang tokoh yang menyampaiakan dan mengusulkan lima azas sebagai dasar negara Indonesia, yaitu :

a.       Mr. Muhammad Yamin

Pada tanggal 29 Mei 1945 Mr. Muhammad Yamin mengusulkan lima azas sebagai dasar negara Indonesia, sebagai berikut :

1.   Peri Kebangsaan.              4.    Peri Kerakyatan

2.      Peri Kemanusiaan.            5.    Kesejahteraan Rakyat

3.      Peri Ketuhanan

b.   Mr. Supomo

Dalam pidatonya didepan sidang BPUPKI tanggal 31 Mei 1945, Mr. Supomo mengusulkan dasar negara Indonesia, sebagai berikut :

1.      Persatuan                                       4.     Musyawarah

2.      Kekeluargaan                                5.     Keadilan Rakyat

3.      Keseimbangan Lahir dan Batin

c.   Ir. Sukarno

Pada tanggal 1 Juni 1945 Ir Sukarno mengusulkan lima dasar negara Indonesia, sebagai berikut :

1.      Kebangsaan Indonesia                              4. Kesejahteraan sosial

2.      Internasionalisme atau perikemanusiaan   5. Ketuhanan Yang Maha Esa

3.      Mufakat atau Demokrasi

Oleh Ir. Sukarno diusulkan agar lima dasar negara tersebut diberi nama PANCASILA.

Setelah BPUPKI melaksanakan sidangnya selama tiga hari, maka para anggota BPUPKI memasuki masa reses atau istirahat. Pada masa reses tersebut dibentuk Panitia Kecil yang beranggotakan sembilan orang, maka disebut Panitia Sembilan. Adapun susunan anggota Panitia Sembilan antara lain :

a.   Ketua              :  Ir. Sukarno

b.   Anggota          :  Drs. Mohammad Hatta, Mr. Muhammad Yamin, Mr Ahmad Subarjo  Mr. A.A. Maramis, Abikusno Cokrosuyoso, Abdul Kahar Muzakir,  Wachid Hasyim  dan H. Agus Salim.

Adapun tugas Panitia Sembilan adalah merumuskan kembali konsep dasar negara yang diusul oleh Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Ir Soekarno pada sidang BPUPKI tanggal 29 Maret-1 Juni 1945. Setelah konsep dasar negara dibahas, maka Panitia Sembilan berhasil merumuskan dasar negara sebagai berikut :

1.      Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syareat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.

2.      Kemanusiaan yang adil dan beradab.

3.      Persatuan Indonesia

4.      Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyarawaratan / perwakilan.

5.      Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Lima rumusan dasar negara tersebut oleh Panitia Sembilan dicantumkan dan disyahkan pada Piagam Djakarta ( Djakarta Charter ) pada tanggal 22 Juni 1945. Kemudian setelah mendengar saran dan usul dari umat Kristen, maka sila pertama dirubah menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa.

2.   Sidang Kedua ( 10 sampai 17 Juli 1945 )

Pada sidang tahap kedua BPUPKI membahas Rancangan Undang-Undang Dasar termasuk pembukaan ( preambule ), pasal-pasal dan ayat-ayatnya. Untuk menyusun rancangan undang-undang dasar BPUPKI membentuk Panita Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Ir. Sukarno dengan jumlah anggota seluruhnya 19 orang. Pada tanggal 11 Juli 1945 Panita Perancang Undang-Undang Dasar menyetujui Piagam Jakarta (Jakarta Charter) sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar. Setelah itu Panita Perancang Undang-Undang Dasar membentuk Panitia Kecil Perancang Undang-Undang dengan ketua Mr. Supomo ditambah 6 orang anggota. Dari panitia tersebut maka berhasil dirumuskan hukum dasar atau Undang-Undang Dasar. Hasil rumusan hukum dasar atau Undang-Undang Dasar tersebut kemudian diserahkan pada Panitia Penghalus Bahasa untuk disempurnakan bahasanya. Panitia Penghalus Bahasa beranggotakan Husein Jayadiningrat, Haji Agus Salim dan Mr. Supomo.

Setelah sidang kedua berhasil merumuskan Undang-Undang Dasar secara lengkap berikut pembukaannya, maka pada tanggal 17 Juli 1945 sidang BPUPKI ditutup. Dengan demikian sidang BPUPKI yang berlangsung sampai dua kali sudah berhasil merumuskan Dasar Negara dan Undang-Undang Dasar. Kedua rumusan tersebut merupakan syarat syah berdirinya suatu negara Indonesia secara hukum dasar  atau konstitusional

c.       Terbentuknya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia

Setelah berhasil melaksanakan tugasnya, maka pada tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan, sebagai gantinya Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia disingkat PPKI atau Dokuritsu Zunbi Inkai. Adapun tugas utama PPKI adalah mempersiapkan hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia.

Sebagai ketuanya adalah Ir. Sukarno, sedangkan wakil ketuanya adalah Drs. Mohammad Hatta. Pada mulanya anggota PPKI berjumlah 21 orang, tetapi tanpa sepengetahun Jepang jumlah anggotanya ditambah 6 orang. Hal ini dimaksudkan agar PPKI benar-benar milik bangsa Indonesia. Enam orang anggota tambahan tersebut antara lain :

a.   Mr. Ahmad Subarjo          d.   Iwa Kusumasumantri       

b.   Sayuti Melik                      e.   R.A.A. Wiranatakusumah

c.   Ki Hajar Dewantara          f.    Mr. Kasman Singodimejo

Untuk kepentingan pelantikan anggota PPKI, pada tanggal 9 Agustus 1945 Ir. Sukarno, Drs. Mohammad Hatta dan dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat dipanggil oleh Jendral Terauchi ke Dalat, Saigon, Vietnam. Pada tanggal 12 Agustus 1945 Jendral Terauchi mengucapkan selamat atas dibentuknya PPKI dan menyerahkan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan pada PPKI. Dengan demikian Jepang sudah menyerahkan sepenuhnya pelaksanaan proklamasi kemerdekaan kepada bangsa Indonesia melalui PPKI.

2.      Peristiwa seputar Proklamasi dari Rengasdengklok hingga Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Menjelang berlangsung pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan, terjadi beberapa peristiwa yang merupakan salah satu bentuk aspirasi perjuangan baik dari golongan tua maupun golongan pemuda. Meskipun demikian aspirasi-aspirasi tersebut merupakan suatu upaya agar kemerdekaan yang diperoleh merupakan hasil perjuangan bangsa Indonesia, bukan pemberian dari Jepang atau bangsa asing lainnya.

 Adapun peristiwa-peristiwa yang melatar belakangi pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia adalah sebagai berikut :

a.       Peristiwa Rengasdengklok

Pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat pada Sekutu di kapal Missaurri milik Angkatan Laut Amerika Serikat. Berita tersebut oleh Jepang dirahasiakan, akan tetapi berita tersebut dapat diketahui oleh Sutan Syahrir melalui siaran radio gelap. Kemudian Sutan Syahrir menyampaikan berita tersebut baik pada golongan pemuda maupun golongan tua. Sehingga diantara dua golongan tersebut terjadi perbedaan pendapat mengenai Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, sebagai berikut :

1.   Pendapat Golongan Tua

Golongan tua yang dipelopori oleh Ir. Sukarno dan Drs. Mohammad Hatta berpendapat bahwa proklamasi kemerdekaan dibicarakan terlebih dahulu melalui rapat atau sidang PPKI yang direncanakan pada tanggal 17 Agustus 1945.

2.   Pendapat Golongan Pemuda

Golongan pemuda yang dipimpin oleh Sukarni berpendapat bahwa proklamasi kemerdekaan secepatnya dilaksanakan. Pendapat ini didasarkan pada berita kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II dari Sutan Syahrir. Disamping itu golongan pemuda menginginkan agar proklamasi kemerdekaan hasil perjuangan bangsa Indonesia, bukan pemberian dari Jepang.

Kemudian golongan pemuda mendesak Ir. Sukarno dan Drs. Mohammad Hatta agar secepatnya melaksanakan proklamasi kemerdekaan, tanpa menunggu perintah dari Jepang. Namun golognan tua tetap pada pendirian, dengan alasan untuk menghindari ancaman dari tentara Jepang yang masih diberi wewenang oleh Sekutu untuk menjaga keamanan di Indonesia.

Karena keinginannya ditolak, maka beberapa tokoh pemuda seperti; Sukarni, Singgih, Wikana, Chaerul Saleh, B.M. Diah, Yusuf Kunto dan Adam Malik, pada malam hari tanggal 15 Agustus 1945 berkumpul mengadakan pertemuan di jalan Menteng nomor 31. Hasil dari pertemuan tersebut para pemuda sepakat untuk mengasingkan Ir. Sukarno dan Drs. Mohammad Hatta keluar kota Jakarta. Hal ini dimaksudkan agar kedua tokoh tersebut tidak mendapat pengaruh dan tekanan dari Jepang.

Pada tanggal 16 Agustus 1945 komandan peleton PETA yaitu Shudanco Singgih memimpin para pemuda untuk mengasingkan Ir. Sukarno dan Drs. Mohammad Hatta, ke daerah Rengasdengklok. Ikut serta dalam rombongan tersebut adalah Ibu Fatmawati (istri Ir. Sukarno) dan putranya Guntur Sukarno Putra. Mengapa dipilih daerah Rengasdengklok? Rengasdengklok adalah sebuah kota kecamatan yang terletak disebelah utara Karawang. Pada saat itu Rengasdengklok dikuasai oleh PETA yang dipimpin oleh Shudanco Singgih, sedangkan hubungannya dengan para pemuda di Djakarta sangat baik, sehingga kondisinya aman.

Di Rengasdengklok Bung Karno dengan bung Hatta tetap belum bersedia menyatakan kemerdekaan pada hari itu. Sehingga Yusuf Kunto yang berperan sebagai penghubung kembali ke Jakarta. Sedangkan para anggota PPKI di Jakarta kelihatan panik karena Bung Karno dan Bung Hatta tidak ada ditempat. Oleh karena itu setelah Yusuf Kunto bertemu dengan Mr. Ahmad Subarjo dapat mengetahui keberadaan Ir Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta segera kembali lagi ke Rengasdengklok. Pada para pemuda, Mr. Ahmad Subarjo mendesak dan menjamin bahwa pada tanggal 17 Agustus 1945 bung Karno dan bung Hatta akan segera menyatakan kemerdekaan Indonesia. Dengan adanya jaminan tersebut, maka para pemuda bersedia melapaskan bung Karno dan bung Hatta untuk kembali ke Jakarta.

b.      Peristiwa Perumusan Naskah Teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Setelah sampai di Jakarta, Ir Sukarno dan Drs Mohammad Hatta segera menemui pemimpin tentara Jepang yaitu Mayor Jendral Nisimura untuk menanyakan sikap dan pendapatnya mengenai proklamasi kemerdekaan. Akan tetapi Mayor Jendral Nisimura menyatakan bahwa pihaknya tidak bertanggung jawab dan menyerahkannya pada Ir Sukarno dan Drs Mohammad Hatta.

Setelah mengetahui sikap Jepang,  maka Ir Sukarno dan Drs Mohammad Hatta segera mengadakan pertemuan PPKI. Pertemuan PPKI berlangsung dirumah Laksamana Maeda pada malam hari pukul 23.00 tanggal 16 Agustus 1945. Pertemuan tersebut dihadiri oleh seluruh anggota PPKI dan para pemuda.

Ir Sukarno, Drs Mohammad Hatta, Mr. Ahmad Subarjo, Sayuti Melik, Sukarni dan B.M. Diah masuk ruang makan dirumah Laksamana Maeda. Diruang tersebut Ir Sukarno, Drs Mohammad Hatta, Mr. Ahmad Subarjo dengan disaksikan oleh Sayuti Melik, Sukarni dan B.M. Diah, merumuskan naskah teks proklamasi. Kata pembuka Proklamasi pendapat dari Ir. Sukarno, sedangkan kalimat pertama saran dari Mr. Ahmad Subarjo yang diambil dari rumusan Piagam Jakarta, sedangkan kalimat terakhir pendapat dari Drs. Mohammad Hatta. Sedangakan yang menulis naskah teks proklamasi adalah Ir. Sukarno.

Setelah selesai, rumusan teks proklamasi dibawa keruang besar, dihadapan para anggota PPKI dan pemuda dibacakan kembali. Atas saran dari para hadirin, maka ada beberapa perubahan, seperti yang disarankan oleh Sukarni. Kalimat penutup yang berbunyi “wakil-wakil bangsa Indonesia diganti menjadi atas nama bangsa Indonesia”. Tulisan kata tempoh diganti menjadi tempo, dan tulisan “Djakarta, 17-08-05” diganti menjadi “Djakarta, 17 boelan 8 tahun 05”. Setelah konsep naskah teks proklamasi diperbaiki kemudian diserahkan pada Sayuti Melik supaya diketik, sehingga dikenal manjadi Naskah Teks Proklamasi Autentik atau Asli. Dalam rapat disepati bahwa pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dilapangan IKADA, Jakarta.

c.       Peristiwa Pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Tempat pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada mulanya disepakati di lapangan IKADA, karena alasan keamanan, maka dialihkan ke halaman rumah Ir. Soekarno, jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta.

Sejak pagi hari dihalaman rumah Ir. Sukarno mulai sibuk, Suwiryo selaku wali kota Jakarta sibuk mengatur persiapan upacara. Sedangkan S. Suhud dari barisan Pelopor menyiapkan setang bambu untuk tiang bendera dan bendera Merah Putih. Ibu Fatmawati sibuk menjahit bendera Merah Putih, kemudian setelah selesai diserahkan pada S. Suhud. Setelah persiapan selesai Ir Sukarno dan Drs. Mohammad Hatta keluar dari rumah, sedangkan para hadirin segera menempatkan diri untuk menyaksikan upacara Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

Upacara Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dilaksanakan tepat pada pukul 10.00. Upacara dipimpin oleh Ir. Sukarno, setelah menyampaikan pidato pengantar, kemudian naskah teks proklamasi dibacakan, sebagai berikut :

PROKLAMASI

Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.

Hal-hal yang mengenai pemindahahn kekuasaan d.l.l, diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

Djakarta, hari 17 boelan 08 tahoen ‘05

Atas nama bangsa Indonesia

Sukarno-Hatta

Selanjutnya komandan PETA Shudanco Latief Hendraningrat dibantu oleh S. Suhud mengibarkan bendera Merah-Putih. Bersamaan dengan pengibaran bendera Merah-Putih, tanpa dikomando para hadirin menyanyikan lagu kebangsaan Indinesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman.

Naskah teks proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia merupakan pernyataan bahwa bangsa Indonesia sudah merdeka dan bebas dari segala bentuk penjajahan. Dengan proklamasi kemerdekaan maka bangsa Indonesia sudah memiliki hak dan kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri. Sebagai bangsa yang sudah merdeka maka berhak untuk memiliki kedaulatan dinegaranya sendiri. Demikian juga untuk membentuk dan melaksanakan pemerintahan yang bebas atau merdeka dari segala bentuk intervensi asing yang merugikan rakyat Indonesia. Proklamasi kemerdekaan merupakan tonggak baru untuk dapat mewujudkan masyarakat Indonesia yang memiliki kebebasan politik, ekonomi, sosial dan budaya. Sehingga roklamasi kemerdekaan meruakan cita-cita untuk mencapai terwujudnya masyarakat  yang adil dan sejahtera disegala bidang kehidupan. Meskipun pada masa peralihan pemerintah Indonesia yang baru terbentuk belum dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat. Hal ini terjadi masih banyaknya pihak-pihak asing terutama Belanda yang ingin berkuasa kembali  di Indonesia, serta belum stabilnya kondisi politik dalam negeri maupun luar negeri. Namun proklamasi kemederkaan merupakan semangat yang dapat membangun terwujudnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Sehingga merupakan modal awal untuk mengisi kemerdekaan dengan segala kegiatan yang mengarah pada proses pembangunan nasional.

Adapun makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia adalah sebagai berikut :

a.       Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, merupakan puncak perjuangan bagi bangsa Indonesia menentang penjajahan.

b.      Dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sudah lepas dari segala bentuk penjajahan. Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang berdaulat atas bangsa dan negaranya sendiri. Bangsa Indonesia sudah memiliki tanggung jawab sendiri dalam kehidupan bernegara dan berbangsa.

c.   Dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, merupakan jembatan emas menuju pada masyarakat yang adil dan makmur. Maksudnya bangsa perjuangan bangsa Indonesia belum selesai, dimana masih muncul tantangan baru untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan.

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia merupakan puncak dari perjuangan bangsa Indonesia yang dipelopori oleh golongan pelajar. Oleh karena itu kalian selaku golongan pelajar, harus dan wajib mengisi kemerdekaan dengan berbagai kegiatan yang positif dan dapat membangun diri kalian maupun negara. Sebagai golongan terpelajar, kalian adalah generasi penerus perjuangan bangsa, maka marilah kita bersama-sama, bergandengan tangan, bahu-membahu mengisi kemerdekaan. Belajar dan bekerja merupakan bentuk perwujudan dan partisipasi aktif kalian terhadap bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai, dengan semangat Sumpah Pemuda dan Proklamsi Kemerdekaan.

SURAT PERNYTAAN

Dengan pernyataan ini saya tidak akan mengulangi kesalahan lagi dan menaati tata tertib

Saya akan menuruti perintah bapak/ibu guru

(                )                                                                                 (                )

(                )

Nama:Apri Yulianto

No:02

Kelas:IX^e